Busyro Setuju Hukuman Mati bagi Koruptor

Penulis : Icha Rastika | Selasa, 18 September 2012 | 13:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan, penerapan hukuman mati untuk terpidana korupsi tepat dilakukan. Pernyataannya ini sejalan dengan seruan Nahdlatul Ulama yang menyerukan hukuman mati bagi para koruptor untuk menimbulkan efek jera. 

Dari sisi moral dan Hak Asasi Manusia, menurut Busyro, tak ada salahnya hukuman mati dijatuhkan untuk terpidana kasus korupsi. "Karena korupsi juga pelanggaran HAM," kata Busyro melalui pesan singkat, Selasa (18/9/2012). 

Busyro mengatakan, rekomendasi Munas NU tersebut justru mempertegas ancaman hukuman mati yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia menjelaskan, Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut bahwa hukuman mati bisa diterapkan dalam keadaan mendesak. 

Adapun, Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor tersebut berbunyi "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Pada penjelasan ayat ini disebutkan, yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Seperti diketahui, dalam Konferensi Besar NU yang berlangsung di Cirebon, Jawa Barat, salah satu yang diserukan adalah hukuman mati bagi koruptor jika membangkrutkan negara. Hukuman ini juga untuk membuat koruptor jera. 

Seruan hasil sidang komisi ini akan jadi salah satu rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (17/9) ini. Munas diikuti 2.000 peserta dari seluruh Indonesia.

”Para koruptor ini merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Jika ia mengorupsi ratusan miliar rupiah, maka hukuman yang diberikan harus berat, hingga bertahun-tahun, jangan hanya 1-2 tahun,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, kemarin.

Seruan hukuman mati terhadap koruptor diambil dalam sidang Komisi A (Komisi Bahtsul Masa’il Ad-Diniyyah Al-Waqiyyah). Komisi ini membahas persoalan-persoalan kebangsaan dalam perspektif hukum Islam.

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

http://nasional.kompas.com/read/2012/09/18/13294968/Busyro.Setuju.Hukuman.Mati.bagi.Koruptor

Opini terhadap artikel diatas :

Adanya penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi saya rasa sudah sangat tepat, karena permasalahan korupsi juga termasuk salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Jika ingin Negara ini benar-benar bersih dari korupsi maka harus ada undang-undang yang tegas dalam pemberian saksi bagi koruptor agar merejka merasa jera dan takut apabila melakukan hal tersebut. Lagipula telah disusun undang-undang yang mengaturnya yaitu UU No 31/1999, yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur hukuman mati dapat dijatuhkan antara lain pada pelaku korupsi saat negara sedang dilanda krisis, saat bencana alam, atau dalam keadaan tertentu. Atau dengan penjara seumur hidup sebenarnya itu juga sudah memberikan efek jera. Namun harus benar-benar seumur hidup tanpa pengurangan sedikitpun. Namun koruptor jaman sekarang sudah mulai ahli di persidangan. Para pengacara dan hakim pun yang dapat disewa atau disuap untuk membantu mereka membela dirinya. Para pengacara maupun hakim yang telah disuap dapat bertugas meringankan hukuman dan bahkan meloloskannya dari jeratan hukum.

Dimudahkannya lagi dengan adanya para makelar kasus yang biasa di sebut “markus”. Para markus menjadi mediator suatu kasus antara terdakwa bersama pengacaranya dengan lembaga hukum yang terkait. Sehingga terdakwa dapat terbebas, inilah suatu masalah yang terjadi pada negeri ini, bahkan jaksa agung pun dapat disuap untuk membebaskan terdakwa dari jeratan hukuman sebagai terdakwa korupsi yang jelas-jelas terbukti bersalah. Seharusnya pemerintah dapat lebih bijaksana, tegas dan konsisten dalam melakukan suatu undang-undang yang telah ditetapkannya, agar tidak ada suatu permainan juga di dalam lembaga hukumnya, kalau perlu diadakan penggantian jajaran penegak hukum yang terbukti bersalah. Dalam membenahi pelangaaran hukum seperti korupsi di negri ini yaitu seharusnya dengan tahap awal, pemerintah harus terlebih dahulu memperbaiki lembaga-lembaga hukumnya, agar tidak terjadi suatu permainan atau saling suap-menyuap didalam lembaga hukum tersebut. Dan para markus juga perlu diberantas sampai tuntas. Bagaimana negri ini bisa bersih dari korupsi?? Jika masih saja di dalam lembaga hukum kita tidak ada suatu keadilan didalamnya. Lembaga hukum di negeri ini yang telah bermasalah yaitu KPK, KEJAGUNG, dan POLRI yang tidak jelas dan sangat membingungkan masyarakat dalam mencari-cari keadilannya. Yang masing-masing pihak beragumentasi dan mencari bukti-bukti baik berupa fakta ataupun rekayasa bahkan Sehingga menimbulkan suatu efek yakni kebohongan publik. Masyarakat ditipu karenanya. Pola fikir masyarakat pun berubah-ubah menjadi tak terarah. Tidak tahu kepastiannya, mana yang benar dan mana yang salah.

gunadarma.ac.id

Situs Perencana Keuangan Diluncurkan

Penulis : Anastasia Joice | Kamis, 15 Desember 2011 | 21:03 WIB

Editor :

Robert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Independent Financial Planners Club, perkumpulan para perencana keuangan independen dari 13 perusahaan perencana keuangan meluncurkan situsnya di Jakarta, Kamis (15/12/2011).

Diharapkan, dengan adanya situs ini, masyarakat dapat mengenal lebih jauh profesi perencana keuangan serta cara mengelola keuangan keluarga. Edukasi tentang perencanaan keuangan keluarga ini dapat diakses melalui situs www.ifpcindonesia.com.

"Selain itu, diharapkan pula para perencana keuangan independen yang ada di daerah dapat juga berinteraksi," ujar Ketua IFPC Mohamad Andoko dari frima perencana keuangan ONE Consulting. Semua perusahaan perencanaan keuangan berada di Jakarta, sementara kebutuhan jasa perencana keuangan di daerah juga bertambah banyak.

Andoko mengatakan, kesadaran masyarakat bahwa mereka memerlukan bantuan perencana keuangan untuk mengatasi masalah finansial seperti mengatur keuangan, merencanakan pensiun atau membeli asuransi semakin tinggi. Permintaan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perencana keuangan pun semakin tinggi.

Masih langka

Sayangnya, profesi perencana keuangan belum banyak dikenal dan belum banyak orang yang mau menjadi perencana keuangan. Padahal, profesi ini cukup menjanjikan. Industri perencana keuangan memang belum lama hadir di Indonesia, baru sekitar 10 tahun lalu.

"Menjadi perencana keuangan bisa untuk pegangan hidup," ujar Taufik Gumulya dari TGRM. Dari 13 firma perencana keuangan yang bergabung dengan IFPC, hanya ada 55 perencana keuangan.

"Satu perencana keuangan dapat menangani 50-70 klien dalam satu tahun dan itu sangat sudah sangat merepotkan," ujar Ligwina Hananto dari QM Financial yang memiliki sekiar 700 klien.

Di AS, profesi perencana keuangan merupakan profesi yang dapat menghasilkan pendapatan cukup besar. Data nasional AS menunjukkan gaji berada pada kisaran 24.000 hingga 101.000 dollar AS atau sekitar Rp 218 juta hingga Rp 917 juta per tahun. Ditambah dengan bonus, komisi dan bagi hasil dapat mencapai 29.000 dollar AS hingga 139.000 dollar AS atau Rp 263 juta hingga Rp 1,2 miliar per tahun.

Kesulitan lainnya yang dihadapi firma perencana keuangan di Indonesia, belum ada pendidikan formal untuk mencetak perencana keuangan ini. Pendidikan yang ada barulah pendidikan profesi. Sehingga banyak perencana keuangan yang diambil dari orang-orang yang sudah menekuni bidang investasi dan keuangan terlebih dahulu baru mengambil pendidikan profesi dan memiliki lisensi sebagai perencana keuangan. 

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/15/21035059/Situs.Perencana.Keuangan.Diluncurkan.

Opini terhadap artikel diatas :

Idealnya, sejak awal berpenghasilan, setiap orang memiliki perencanaan keuangan, mulai jangka pendek hingga jangka panjang. Dengan begitu, masa produktifnya tidak berakhir dengan sia-sia, karena upaya yang telah dilakukannya membuahkan hasil saat masa produktif berakhir. Perencana keuangan sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun perusahaan agar keuangan perusahaan tersebut dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Mengingat pentingnya hal tersebut, profesi perencana keuangan yang belum banyak dikenal orang tersebut ternyata sangat dibutuhkan bagi masyarakat maupun perusahaan. Profesi perencana keuangan di amerika adalah profesi yang sangat menjanjikan. Sebaiknya diadakannya pendidikan formal yang mengajarkan mengenai perencana keuangan agar masalah financial dalam mengatur keuangan dapat terpecahkan/teratasi dengan baik.

Chip Dapat Menurunkan Penipuan Kartu Kredit

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA---Bank Indonesia mengklaim aturan penggunaan chip pada Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)  telah menurunkan penipuan (fraud) hingga 30 persen. Seluruh penerbit kartu kredit diwajibkan menggunakan chip sejak 2010. “Kalau pencegahan fraud, sudah ada aturan chip. Setelah aturan itu, fraudnya turun 30 persen, “ ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas, di sela seminar Pencegahan dan Penanganan Kejahatan pada Layanan Perbankan Elektronik, di Jakarta, Kamis (5/7).

Jumlah kasus penipuan APMK berdasarkan catatan bank sentral pada Mei 2012 mencapai 1.009 kasus. Nilai kerugian dari kasus penipuan tersebut mencapai Rp 2,37 miliar. Jenis penipuan yang paling banyak terjadi pada pencurian identitas dan card not present (penipuan tanpa kartu) dengan masing-masing sebanyak 402 kasus dan 258 kasus. Kedua kasus tersebut menyebabkan kerugian masing-masing senilai Rp 1,14 miliar dan Rp 545 juta.

Dengan jumlah kasus penipuan tersebut, peringkat fraud Indonesia berdasarkan data Mastercard berada di posisi kedua terendah di Asia Pasifik. Sedangkan, berdasarkan data Visa, peringkat fraud Indonesia berada di posisi ketiga terendah di Asia Tenggara, di bawah Singapura dan Malaysia.

Ronald mengungkapkan ada lima titik rawan dalam keamanan dan kasus kejahatan terkait layanan perbankan elektronik. Lima titik rawan yang dikaji Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) tersebut antara lain terkait dengan kerawanan prosedur perbankan. Hal itu menyangkut lemahnya proses identifikasi dan validasi calon nasabah sehingga identitas mudah dipalsu.

Fisik kartu juga menjadi titik rawan dalam keamanan APMK. Kartu ATM yang digunakan bank saat ini merupakan jenis magnetic stripe card yang tidak dilengkapi pengaman chip. Dengan begitu, skimming Private Identity Number (PIN) mudah dilakukan.

Pendapat saya tentang penipuan kartu kredit ini yaitu dengan harusnya berhati-hati dalam pemakaiannya, PIN nya harus dipastikan safety dan saat menggunakan tidak menyebutkan no rekening secara detail .

Sebaiknya dalam penggunaan kartu kredit tidak dilakukan secara online dan tidak mencantumkan email, karena sangat berbahaya sehingga seseorang isa mengirim pesan bohong terhadap si pengguna.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/12/07/05/m6o97x-chip-dapat-menurunkan-penipuan-kartu-kredit

‘’Perlunya kode etik bagi profesi’’

Kode etik yang mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama, tanpa kode etik maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki sikap atau tingkah laku yang berbeda – beda yang dinilai baik menurut anggapannya sendiri dalam berinteraksi dengan masyarakat atau organisasi lainnya. Tidak dapat dibayangkan betapa kacaunya apabila, setiap orang dibiarkan dengan bebas menentukan mana yang baik dan mana yang buruk menurut kepentingannya masing – masing, atau bila perlu menipu dan berbohong dalam bisnis seperti menjual produk yang tidak memenuhi standar tetap dijual dianggap sebagai hal yang wajar (karena setiap pebisnis selalu menganggap bahwa setiap pebisnis juga melakukan hal yang sama). Atau hal lain seperti setiap orang diberi kebebasan untuk berkendara di sebelah kiri atau kanan sesuai keinginannya. Oleh karena itu nilai etika atau kode etik diperlukan oleh masyarakat, organisasi, bahkan Negara agar semua berjalan dengan tertib, lancar, teratur, dan terukur.

Di dalam KAP sendiri memuat setidaknya ada tiga aturan yang memuat aturan atau standard – standart dalam aturan auditing yaitu: prinsip etika, aturan etika dan interpretasi aturan etika. Dan dalam kesempatan ini saya akan mendeskripsikan prinsip etika yang meliputi delapan butir dalam pernyataan  IAI, 1998, dalam Ludigdo, 2007 (dalam bahasa pemahaman sendiri).

1. Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai bidang yang ahli dalam bidangnya atau profesional, setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukan seperti dalam mengaudit sampai penyampaian hasil laporan audit.

2. Kepentingan Publik

Profesi akuntan publik memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Karena tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor adalah menjaga kredibilitas organisasi atau perusahaan.

3. Integritas

Auditor harus memiliki integritas yang tinggi, sama seperti hal dalam kepentingan publik, auditor adalah peran yang penting dalam organisasi, dalam menjalankan tanggung jawabnya auditor harus memiliki integritas yang tinggi, tidak mementingkan kepentingan sendiri tetapi kepentingan bersama atas dasar nilai kejujuran. Sehingga kepercayaan masyarakat dan pihak – pihak lain memeliki kepercayaan yang tetap.

4. Objektivitas

Setiap auditor harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan auditor bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Akan tetapi, setiap auditor tidak diperbolehkan memberikan jasa non-assurance kepada kliennya sendiri, karena dapat menimbulkan tindakan yang dapat melanggar peraturan atau kecurangan.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Auditor diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai dan sikap yang konsistensi dalam menjalankan tanggung jawabnya.

6. Kerahasiaan

Setiap auditor harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasanya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan klien atau pihak – pihak yang terkait, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7. Perilaku Profesional

Setiap auditor harus berperilaku yang konsisten dengan karakter yang dimiliki yang harus dapat menyesuaikan perilakunya dengan setiap situasi atau keadaan dalam setiap tanggung jawabnya terhadap klien.

8. Standar Teknis

Setiap auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, auditor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati auditor adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

Sumber:

gunadarma.ac.id

PELAKSANAAN GCG PADA BANK OCBC NISP DAN BANK PAN INDONESIA

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1.   BANK OCBC NISP

A.   TRANSPARANCY : Transparansi atau keterbukaan informasi pada kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG, dan pelaporan internal. Bank NISP sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik melalui homepage / website Bank NISP www.ocbcnisp.com  adalah media yang sangat mudah diakses. Cakupan informasi keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. Sistem Informasi Manajemen Bank NISP khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan Keputusan manajemen.

B.   AKUNTABILITY :

Dewan Komisaris Bank OCBC NISP melakukan pengawasan aktif atas fungsi kepatuhan melalui berbagai aktivitas antara lain dengan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui pelaporan triwulan dan semesteran dari Direktur yang

membawahi fungsi kepatuhan, rapat Dewan Komisaris, dan rapat Komite Audit. Berdasarkan hasil evaluasi, Dewan Komisaris memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank di Bank OCBC NISP. Direksi Bank OCBC NISP berperan dalam memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank tersebut serta menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank antara lain dengan menyusun kebijakan dan/atau menetapkan keputusan berpedoman kepada ketentuan dan perundangan yang berlaku.

·       DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi, terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank

·       Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan Bank oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. Sepanjang tahun 2011, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya terhadap pelaksanaan pengelolaan perusahaan oleh Direksi dengan melakukan pengarahan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau

peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

·       DIREKSI

Direksi bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan tata kelola perusahaan yang baik di Bank OCBC NISP. Direksi juga menjamin keberlangsungan usaha Bank OCBC NISP untuk jangka panjang, pencapaian tingkat kinerja yang sesuai dengan target usaha, serta pengelolaan prinsip kehati-hatian Bank demi kepentingan para stakeholder secara keseluruhan.

·       Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab dalam pengelolaan Bank, penerapan pembuatan dan pelaksaanan kebijakan dan stategi usaha, pemeliharaan dan pengelolaan aktiva Bank, memastikan tercapainya target dan tujuan usaha, pemeliharaan dan terus menerus mengusahakan efisiensi dan efektivitas operasional termasuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

·       Hubungan Investor

Bank OCBC NISP secara aktif melibatkan para pemegang saham dan investor dalam berbagai diskusi dan sesi berbagi informasi. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai sarana dan media komunikasi, seperti pertemuan resmi secara berkelompok maupun perorangan, conference call dan video conference, selain itu juga melalui publikasi laporan keuangan per triwulan dan tahunan; pengungkapan informasi dan peristiwa penting; serta siaran pers, buletin, dan update website Bank secara berkala. Selama tahun 2011, Unit Investor Relations telah melakukan:

• Pertemuan dengan analis dan lembaga pemeringkat: 15 kali

• Paparan Publik: 1 kali

• RUPST: 1 kali

• RUPSLB: 2 kali

• Pendistribusian Informasi Perusahaan: 6 kali

• Laporan Tahunan: 1 kalI

C.   RESPONSIBILITY : Kegiatan tanggung jawab social Bank Nisp merupakan suatu program peningkatan taraf hifup berkelanjutan yang dilakukan Bank seiring dengan upaya menumbuh kembangkan usaha bersama-sama masyarakat sekitar.

D.  INDEPENDENCY : Untuk menjaga independensi setiap kegiatan usahanya, Bank NISP senantiasa melakukan penanganan apabila terjadi benturan kepentingan. Bank Nisp telah memiliki kebijakan dan prosedur benturan kepentingan. Pengungkapan kondisi benturan kepentingan pada pengambilan keputusan dilengkapi risalah rapat yang diadministrasikan dan didokumentasikan dengan sangat baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

E.    FAIRNESS :

·       Hak-hak Para Pemegang Saham

Para pemegang saham Bank OCBC NISP memiliki hak sebagai

berikut:

1.   Berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui undangan yang disampaikan di surat kabar maupun undangan khusus yang dikirimkan kepada seluruh pemegang saham.

2.   Memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.   Memperoleh informasi penting mengenai Bank OCBC NISP secara berkala yang memungkinkan para pemegang saham membuat keputusan terkait dengan investasinya di Bank OCBC NISP.

4.   Memperoleh keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham, baik berupa dividen atau keuntungan dari semakin meningkatnya nilai pasar saham perusahaan. Hak-hak tersebut diatur dalam Anggaran Dasar dan Code of Conduct Bank OCBC NISP sebagai langkah untuk melindungi dan memfasilitasi terpenuhinya hak-hak para pemegang saham Bank OCBC NISP.

·       Perlakuan Setara kepada Para Pemegang Saham

Bank OCBC NISP senantiasa berusaha memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham, baik itu pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Seluruh pemegang saham memiliki kesempatan dan waktu yang sama dalam memperoleh informasi penting dari Bank OCBC NISP. Bank OCBC NISP memastikan bahwa:

1.   Informasi penting disampaikan secara bersamaan dan seragam kepada seluruh pemegang saham.

2.   Seluruh transaksi saham yang dilakukan para Komisaris, Direksi, dan para pemegang saham dengan jumlah kepemilikan Bank di atas 5% (lima persen) segera dilaporkan kepada Bapepam-LK.

3.   Larangan perdagangan oleh orang dalam (insider trading) dan informasi sensitif yang dapat mempengaruhi harga saham ditangani dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab.

2.  BANK PAN INDONESIA (PANIN BANK)

A.   TRANSPARANCY : Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan bagi stakeholders untuk mengakses informasi mengenai informasi finansial & perusahaan, publikasi (press release), produk dan aksi korporasi melalui website www.panin.co.id. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Call Panin 500 678 atau melalui Handphone ke 60678 atau email ke panin@panin.co.id. Bagi investor dapat langsung menghubungi Investor Relations Perusahaan dengan mengirim email sebagaimana tersebut di atas atau telepon ke 021-2700545. Perusahaan juga senantiasa melakukan pelaporan informasi, fakta material serta kinerja bank melalui Siaran Pers, surat kepada Bapepam-LK dan Electronic Reporting kepada Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

B.   AKUNTABILITY : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai orang penting dalam melaksanakan kegiatan usaha, seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi serta manajemen bank bertindak secara professional dan berintegritas tinggi. Hal tersebut sesuai dengan penerapan nilai-nilai perusahaan yang ditanamkan kepada seluruh manajemen bank dan patuh terhadap kode etik yang ditetapkan. Selama tahun 2011 tidak terdapat informasi / laporan mengenai terjadinya transaksi oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif bank yang mengandung benturan kepentingan.

C.   RESPONSIBILITY : Sebagai bentuk ungkapan rasa tanggung jawab sosial dan terimakasih kepada segenap pemangku kepentingan serta seluruh masyarakat yang telah mendukung keberadaan Bank Panin di Indonesia, melalui program tanggung jawab sosial Bank Panin mendukung pengembangan komunitas yang berada di lokasi operasional cabang-cabang Bank di seluruh Indonesia. Program CSR Bank Panin dilaksanakan tidak hanya sekedar bersifat “charity” semata. Bank Panin melaksanakan kegiatan CSR sebagai sebuah aktivitas yang tak terpisahkan dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, berkesinambungan, sejalan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap aspek kegiatan PaninBank. Pada tahun 2011, PT. Bank Panin Tbk. mengadakan kegiatan sosial yang menjadi fokus CSR yaitu Forestasi Indonesia - dengan menanam bibit unggul pohon trembesi yang dibagikan ke masyarakat luas dan cabang PT. Bank Panin Tbk. Total dana yang dikeluarkan adalah Rp. 881.475.700,-.

D.  INDEPENDENCY : Untuk menjaga independensi dalam setiap usahanya PT. Bank Panin Tbk, senantiasa dalam setiap kegiatan usahanya dilakukan secara profesional tanpa ada hubungan family atau keterikatan apapun didalamnya untuk menghindari benturan kepentingan maupun gangguan dari pihak lainnya.

E.    FAIRNESS : Manajemen risiko Perusahaan diterapkan dengan memastikan prinsip kehati-hatian yang diterapkan secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Proses konsolidasi dilakukan dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik usaha Perusahaan Anak dengan Bank sehingga parameter-parameter pengukuran risiko tertentu dan atau kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan tetap mengacu pada prinsip tata kelola manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan. Pengelolaan risiko Perusahaan Anak menjadi fokus perhatian khusus dari manajemen Perusahaan karena berperan penting dalam menunjang rencana stratejik Perusahaan. Bank Panin selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam hal penyediaan dana khususnya mengenai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan sesuai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait maupun PihakTidak Terkait. Dewan Komisaris yang berperan sebagai pengawas bank secara efektif melakukan monitoring atas pemberian kredit, khususnya untuk kredit korporasi.

Self Assessment Bank OCBC NISP

Score self assessment	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
				1.25	1.175	1.09	1.1	1.25

Untuk score self assessment Bank OCBC NISP tahun 2004 s/d 2006  tidak ada, karena tidak tersedia di dalam website.

Self Assessment BANK PAN INDONESIA

Score self assessment	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
								1.6

Untuk score self assessment Bank PAN INDONESIA tahun 2004 s/d 2010  tidak ada, karena tidak tersedia di dalam website.

Sumber :

http://www.panin.co.id/gcg.pdf

http://www.ocbcnisp.com

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (Csr)

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya dalam artikel akan disingkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Daihatsu Kucurkan Dana CSR Rp 40 M Tahun Depan

M Luthfi Andika,Muhammad Ikhsan – detikOto

Sabtu, 29/09/2012 11:21 WIB

Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) tak hanya serius berjualan mobil. Daihatsu juga bakal mengucurkan dana menggelontorkan dana sekitar Rp 40 miliar untuk program CSR (Corporate Social Responsibility) tahun depan.

Dana tersebut akan dibagi ke berbagai program seperti dunia pendidikan, kesehatan, kepedulian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

"Tahun depan sekitar Rp 40 miliar, karena akan ada program yang tambah. Tahun ini sekitar Rp 34 miliar. Tahun 2011 Rp 21 miliar," kata Head Corp Social Responsibilty Dept. General Affairs Division PT ADM, Asjoni di booth Daihatsu di IIMS.

"Tergantung pendapatan tahun ini. Kalau untungnya besar, ngasihnya juga akan besar," ujarnya.

Nantinya dana sebesar itu akan dikucurkan Posyandu, UKM, Sekolah, Taman Hijau dan lain-lain untuk memajukan masyarakat Indonesia.

Sebagai salah satu bentuk CSR di IIMS kali ini, Daihatsu mengajak sekitar 20 sekolah dasar di wilyah Jakarta untuk berkunjung ke IIMS. Mereka pun unjuk kebolehan di booth Daihatsu.

"Iya kami sangat senang bisa ikut berkompetisi yang diselenggarakan Daihatsu, karena tidak semua sekolah dasar diajak untuk menunjukkan kebolehan," kata salah satu guru SD Bakti YKKP Kemanggisan Ibu Dela.

Ajang yang digelar selama 6 hari diawali pada hari Jumat(21/9/2012) lalu dan final dihari Minggu (30/9/2012) menghadirkan 4 sekolah dalam satu hari, untuk menguji kebolehan dalam bernyanyi secara group.

Sumber : Wikipedia, oto.detik.com